FKUB Jakarta Menerima Panitia Pembangunan GKI Tubagus Angke

FKUB JAKARTA) Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan panita pembangunan Gereja Kristen Indonesia Tubagus Angke, pada hari kamis, 10 Januari 2019 bertempat dikantor FKUB DKI Jakarta, Graha Mental Spiritual Lt.4, Jl. Awaludin II, Kebun Melati, tanah Abang Jakarta Pusat.

Rombongan Panitia pembangunan GKI Tubagus Angke dipimpin oleh Pendeta Mulia dan didampingi oleh dua orang Pinatua.

Kunjugan panitia pembangunan GKI Tubagus Angke untuk melakukan presentasi rencana renovasi pembangunan GKI Tubagus Angke, dalam rangka untuk mendapatkan rekomendasi tertulis dari FKUB Provinsi DKI Jakarta.

“Melalui paparan singkat ini kami sangat berharap pemerintah dki melalui FKUB Propinsi DKI Jakarta dapat membantu terwujudnya perizinan rumah ibadah bagi jemaat kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. 

Pdt. Mulia menjelaskan, bahwa di tahun 1960 Jemaat GKI Tubagus Angke beribadah semula menggunakan rumah tinggal salah satu jemaat yaitu Alm.Djiauw H Kong yang terletak di Jl. Daan Mogot No.30 . Namun pada tahun 1980, Gereja harus memilih tempat yang baru mengingat tempat semula berstatus sebagai tempat tinggal keluarga alm. Djiauw H Kong, lokasi tersebut terletak di Jl. P. Tubagus Angke, Komplek Perumahan BNI 46, Blok GG No 40 dipergunakan samapai sekarang.

Pdt. Mulia menambahkan, secara keseluruhan jumlah anggota Jemaat sekarang ini berkisar diangka 350 orang anggota dari yang sebelumnya berkisar dari 700 an warga gereja, berkurangnya tersebut dikarenakan kematian, perpindahan dan sebab lain.

Pada hakekatnya GKI Tubagus Angke dalam pembinaan dan pelayanan bersifat berjenjang (kategorial) dimulai, Anak, Remaja, Pemuda, Umum Dewasa sertaUsia Lanjut.

Hubungan sosial kemasyarakatan

Sebagai Gereja yang bersaksi dan melayani, pelayanan GKI Tubagus Angke tidak hanya bersifat internal, tapi juga eksternal.  GKI Tubagus Angke melakukan pelayanan social baik kepada warga Jemaat mau pun diluar Jemaat yaitu  masyarakat sekitar gereja berupa pelayanan kesehatan gratis, pembagian sembako murah, bazar murah, fogging, buka puasa bersama, dan lain-lain dan GKI Tubagus Angke juga menjalin komunikasi dan kerjasama pelayan dengan salah satu tempat ibadah yang beragama Islam dan Budha yang berdekatan dengan tempat dimana kami beribadah.

Kunjungan panitia pembangunan GKI Tubagus Angke diterima langsung oleh Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta –KH. Ahmad Syafii Mufid dan disampingi oleh H. Elishmas iljas serta H. Qomarudin.

Pada kesemaptan itu, Ketua FKUB DKI Jakarta memberikan penjelasan bahwa FKUB DKI Jakarta mendapat mandate dari PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006, dan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor: 170 tahun 2009 tentang pendirian rumah ibadat.

‘Ketika ada yayasan, lembaga, perkumpulan atau organisasi mau mendirikan rumah ibadat itu arus memenuhi persyaratan-persyaratan yang terkait dengan FKUB  itu persyaratan khusus dan menajdi tanggung jawab FKUB”.

Sesuai PBM nomor: 8 dan 9 tahun 2006, pasal 14 (2) Selain memenuhi persyaratan admistratif dan persyaratan teknis pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : Pertama, daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, Kedua,  mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, Ketiga, mendapat rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan Keempat, mendapat rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Ahmad Syafii menambahkan, pendirian rumah ibadat harus tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

“Sehingga apabila dengan terpenuhi persyaratan-persyaratan tersebut tidak akan adanya penolakan dari warga”tandas Ahmad Syafii. (fkub/budi)

 

FKUB Jakarta Menggelar Refleksi Akhir Tahun 2018 dan Konferensi Pers

Ket. Foto (Ki-Ka) Pdt.Lirm Wira Wijaya, Dr. H. Saeful Mujab-Kakanwil Agama Provinsi DKI Jakarta, KH. Ahmad Syafii Mufid-Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta, Xs. Djaerana Ongawijaya

(FKUB JAKARTA) Menjelang akhir tahun 2018, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Refleksi akhir tahun dan konferensi pers terkait kondisi kerukunan antar uamt agama di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018.

Kegiatan Refleksi akhir tahun dan konferensi pers dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Desember 2018 dikantor FKUB Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Graha Mental Spiritual lantai 4, Jl. Awaludin II, Kebun Melati-Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kakanwil Agama Provinsi DKI Jakarta Dr. H. Saeful Mujab, Drs. H. Ridwan Rusli perwakilan Kesanpol DKI Jakarta dan para pimpinan majelis agama di Provinsi DKI Jakarta, serta kegiatan Refleksi akhir tahun dan konferensi pers diliput oleh media cetak, TV dan media online.

Press release “KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2018″

Masalah Kerukunan

Kerukunan umat beragama dalam konstruksi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan N0.8 Tahun 2006 adalah toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Toleransi seringkali dipahami sebagai kesediaan pihak dominan menerima, menghormati dan bekerjama dengan pihak lain yang lebih lemah. Kesetaraan juga dipandang sebagai kesamaan hak dan kewajiban bagi semua entitas primordial tanpa membedakan jumlah atau kuantitas. Sedangkan kerjasama hanya sebatas saling terlibat dalam kegiataan keagamaan dan kepedulian social. Bias pemahaman seperti itu dapat terjadi karena konsep kerukunan dibatasi pada salah aspek, yakni toleransi. Kita memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang terekpose  dalam pepatah Melayu: “ Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Pepatah tersebut bila dilaksanakan oleh penduduk pendatang di daerah baru mereka, maka yang terjadi adalah kerukunan. Saling mengenal, menghormati, kesetaraan dan kerjasama terjadi, dan kehidupan masyarakat akan berjalan secara harmonis. Keraifan local, baik yang lama maupun yang baru sangat fungsional sebagai pedoman dalam tindakan social yang toleran dan damai. Komunitas Kristen hidup dengan tenang di Mojowarno yang berada di lingkungan masyarakat muslim Jawa Timur sejak abad 19, begitu juga komunitas muslim di Tondano, Minahasa yang berada di kawasan berpenduduk Kristen dan muslim di Pagayaman Bali. Akhir-akhir ini, penganut agama non muslim di Aceh juga ada beberapa orang yang menundukkan diri pada Qanun Syari’at Islam bila mana mereka melakukan pelanggaran ketentuan yang terkait dengan pidana atau jarimah (Wahab, Monografi Toleransi Umat Beragama, 2018).

Ketaatan kepada adat istiadat dan kearifan local, atau kebudayaan dominan di suatu daerah akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Problem adaptasi dan penerimaan atas adat istiadat setempat menjadi catatan tersendiri bagi terwujudnya kerukunan umat beragama di banyak daerah. Sementara banyak survey menemukan kerukunan atau toleransi pada level tinggi di beberapa wilayah timur Indonesia, dan berkurang di beberapa wilayah barat Indonesia, dapat dibaca secara positif dan optimistik. Jika kaum migran adaptif terhadap kearifan local maka kerukunan akan menjadi sebuah keniscayaan. Adaptasi terhadap kebudayaan setempat, atau ketundukan kepada budaya dominan, memberikan sumbangan pada hubungan social yang harmonis. Sebaliknya, pengingkaran terhadap budaya dominan setempat akan melahirkan disharmoni. Persoalan inilah yang luput dari pengamatan banyak pihak, sehingga semua release tentang survey toleransi dan kerukunan umat beragama selalu menjadi perdebatan.

Kerukunan Umat Beragama di Jakarta

Menurut survey Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama, tahun 2018 yang melibatkan 13.600 responden yang tersebar di 34 provinsi, teknik Multistage Clustered Random Sampling, margin error sebesar 1, 35% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ada 5 kategori yang dibuat oleh Puslitbang Bimas dan Pelayanan Keagamaan untuk menentukan tingkat kerukunan yaitu: 0-20 sangat rendah, 21-40 rendah, 41-60 sedang, 61-80 tinggi dan 80-100 sangat tinggi. Dari survey tersebut diketahui bahwa tingkat kerukunan umat beragama secara nasional berada pada angka 70,90 (rentang 0-100).  Posisi DKI Jakarta ada di mana? Apakah Jakarta menduduki posisi rendah? Tidak! Jakarta menduduki posisi ke 20 dengan skor 70,2. KUB DKI Jakarta, yang berarti tinggi. Dibandingkan dengan skor yang diperoleh pada tahun 2017, DKI Jakarta berada pada 73.9, maka tahun ini mengalami penurunan. Faktor penyebab perubahan bersifat situasional, antara lain pengaruh situasi politik menjelang Pilpres dan Pileg.

Upaya pemeliharaan kerukunan (peace keeping) untuk mewujudkan Jakarta yang rukun dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jakarta melalui serangkaian dialog di tingkat provinsi, kota, kecamatan bahkan tingkat kelurahan. Dialog tingkat provinsi dilakukan berkaitan perayaan hari-hari besar keagamaan di Kong Mio, Gereja Katedral, Kantor PGIW, Pure Gunung Salak, Vihara dan juga di kantor FKUB. Dialog juga dilakukan di tingkat kota dan kecamatan oleh FKUB Wilayah Kota serta dialog di tingkat kelurahan yang dilakukan oleh FKUB Provinsi dan FKUB Wilayah. Dialog kerukunan semacam ini juga diselenggarakan oleh Kantor Kesbangpol tingkat provinsi dan Kesbangpol Kota. Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kementerian Agama Kota juga melakukan upaya-upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui berbagai sosialisasi, temu karya dan pembinaan. Selain dialog dan sosialisasi, kerukunan umat beragama juga dipelihara melalui menerima aspirasi dan menyalurkan aspirasi kelompok keagamaan terkait ibadat dan rumah ibadat seperti gereja di Pasar Minggu dan masjid Jemaat Ahmadiyah di Jakarta Utara. Penanganan kasus perselisihan warga intern maupun antarumat beragama juga dilakukan oleh FKUB Provinsi maupun FKUB kota seperti yang terjadi kasus Vihara di Pasar Baru, fasilitas ibadat di rumah susun Pulau Gebang dan pembangunan rumah pastur di Jakarta Selatan serta rumah ibadat di Kp. Duri Jakarta Barat.

Pelayanan kepada masyarakat yang telah dilakukan selama 2018 meliputi; penerimaan permohonan rekomendasi IMB rumah ibadat sebanyak 13 permohonan. Dari jumlah tersebut, 11 permohonan yang telah diterbitkan rekomendasi dengan perincian sebagai berikut. Gereja ada 6 buah, masjid 4 buah, dan vihara 1 buah. Secara keseluruhan, selama 10 tahun, FKUB telah memberikan pelayanan untuk pembangunan rumah ibadat sebanyak 104 buah, dan yang banyak untuk rekomendasi rumah ibadat umat Kristiani. Data ini juga mengkonfirmasi bahwa Jakarta adalah kota yang rukun dan intoleransi tidak sungguh-sungguh nyata dalam masyarakat. Hal itu dapat dilihat bahwa tidak ada satupun rumah ibadat yang direkomendasi oleh FKUB yang ditolak oleh warga masyarakat sebagaimana kita temukan di wilayah sekitar Jakarta.

Sampai dengan tahun 2017, berdasarkan Survey Puslitbang Bimas dan Pelayananan Keagamaan Kementerian Agama, warga masyarakat yang mengenal regulasi terkait kerukunan masih rendah. FKUB sebagai lembaga atau wadah untuk memelihara kerukunan hanya dikenal oleh 26.0%, UU. No.1/PNPS/ Tahun 1965 hanya dikenal oleh 22,6%, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri N.9 dan No.8 Tahun 2006 terkait pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah hanya dikenal oleh 16.3%. Berdasarkan data tersebut, regulasi kerukunan umat beragama belum dikenal oleh mayoritas masyarakat, lembaga FKUB juga demikian, apalagi regulasi terkait dengan kerukunan, FKUB dan pendirian rumah ibadah. Sementara itu, pengaruh tokoh dan kearifan local dalam pemeliharaan kerukunan masih cukup berperan. Sebagaimana hasil survey di atas, factor pengaruh tokoh mencapai 47,9 % dan pengaruh kearifan local terkait kerukunan 42,1%.

Harapan FKUB: Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama 2019

Menyongsong perayaan tahun baru 2019 warga Jakarta selalu melakukan kegiatan perayaan. Ada yang melampiasakan perayaan dengan bersenang-senang dan hura-hura, tetapi banyak pula yang melakukan doa serta zikir di masjid-masjid serta rumah ibadat yang lain. Harapan kami, perayaan tahun baru tetap mengetengahkan ajakan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Ph D untuk selalu menjaga persaudaraan, kesederhanaan dan persatuan. Tiga prinsip tersebut akan membawa warga Jakarta berbahagia pada tahun-tahun mendatang.

Terkait dengan Pemilu yang akan diselenggatakan pada tanggal 17 April 2019, FKUB DKI Jakarta mengajak kepada semua tokoh agama, tokoh masyarakat dan kontestan Pemilu agar tetap membangun silaturrahmi, persahabatan dan tidak berlebih-lebihan dalam membangkitkan emosi massa. Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia mesti kita junjung tinggi. KPU dan Bawaslu dapat memberikan keyakinan kepada warga agar Pemilu sukses tanpa cacat dan dapat menerima hasil Pemilu seperti yang dicita-cita oleh sebuah demokrasi.

Sebagaimana pengalaman sebelumnya, peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam bina damai dapat dimaksimalkan melalui kerjasama dengan pihak terkait seperti Kesbangpol, Kementerian Agama, Forkominda dan majelis-majelis agama. Kegiatan dialog serta sosialisasi akan terus dilaksanakan bahkan diperluas jangkauannya sampai kepada generasi melenial.

“Selamat Tahun Baru 2019, Jakarta Maju Kotanya dan Bahagia Warganya”

Salam Kerukunan

FKUB DKI Jakarta Menerima Kunjungan FKUB Kab. Karang Asem

Keterangan Foto, Ki-Ka, Gus Windu Kesbangpol Kab. Karang Asem, I Made Sugiarsa – Ketua FKUB Kab. Karang Asem, Ignatius Rudy Pratikno-Wakil Ketua FKUB DKI Jakarta dan H. Taufiq Rahman Azhar – Sekretaris FKUB DKI Jakarta

FKUB JAKARTA) FKUB Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan FKUB Kab. Karang Asem Provinsi Bali, di kantor FKUB Provinsi DKI Jakarta, Graha Mental Spiritual lt.4, Jl. Awaludin II, Kebun Melati – Tanah Abang – Jakarta Pusat, (19/7/2018).

Rombongan FKUB Kab. Karang Asem berjumlah Sembilan orang tiba di kantor FKUB Jakarta Pukul 11.00 dan diterima Wakil Ketua FKUB DKI Jakarta Ignatius Rudy Pratikno, H. Taufiq Rahman Azhar selaku Sekretaris FKUB DKI Jakarta dan didampingi oleh Romo Antonius Suyadi, H. Aris  Banaji dan H. Qomarudin selaku anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu  H. Taufiq menyampaikan permohonan maaf Ketua FKUB DKI Jakarta yang tidak bisa menemui rombongan FKUB Karang Asem dikarenakan ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, dan FKUB Provinsi DKI Jakarta tidak dapat menerima rombongan FKUB Kab. Karang Asem secara full tim dikarenakan ada kegiatan-kegiatan lain yang harus dihadiri oleh FKUB Jakarta.

“Kami lagi banyak kegiatan yang harus dihadiri, sehingga kami bagi-bagi tugas, ujar Taufiq Rahman”

Sementara itu Ketua FKUB Kab, Karang Asem I Made Sudiarsa, menyapaikan ucapan terima kasih atas sambutan pengurus FKUB DKI Jakarta sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan berkunjung ke FKUB DKI Jakarta.

Maksud dan tujuan FKUB Kab. Karang Asem berkunjung ke FKUB DKI Jakarta selain ingin bersilaturahmi antar FKUB, sekaligus kami ingin menggali informasi tentang kerukunan di Provinsi DKI Jakarta karena Provinsi DKI Jakarta kami jadikan refsensi kami dalam pemeliharaan Kerukunan Antar Umat Beragama, lanjut Made.

“Provinsi DKI Jakarta itu sangat komplek, dari yang paling baik samapai yang paling krusial ada di Jakarta”

Kami ingin belajar dari FKUB DKI Jakarta, mungkin ada program-program yang bisa kami kembangkan di Kab. Karang Asem, pungkas Made.(fkub/budi)

FKUB Jakarta Menggelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Kaum Dhuafa

(FKUB JAKARTA) Moment bulan Ramadahan tahun ini dimanfaatkan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta untuk berbagi dengan kaum dhuafa diwilayah RW.017 Kel. Kebun Melati – Kec. Tanah Abang dengan menggelar acara Buka Puasa Bersama dan Santunan Kaum Dhuafa bertempat di RPTRA Bonti Tanah Abang pada hari Kamis,(7/6/2018).

Kegiatan Buka Puasa Bersama kali ini selain memberikan santunan kepada kaum dhuafa, tetapi sebagai ajang silaturhami pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat sekitar,  Lurah Kel. Kebun Melati dan tokoh masyarakat, serta kegiatan ini dimanfaatkan untuk mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi FKUB Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Rudy Pratikno selaku wakil ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta mengatakan, semoga kegiatan ini mempererat hubungan FKUB DKI Jakarta dengan masyarakat dan tokoh masyarakat Kelurahan Kebun Melati.

Sematara itu Lurah Kelurahan Kebun Melati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara Buka Puasa Bersama dan santunan kaum dhuafa serta berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahun.

Selanjutnya Lurah Kebun melati menjelaskan bahwa, kami menjalankan seruan Gubernur DKI Jakarta untuk menjaga lingkungan selama bulan Romadhan, karena Kelurahan Kebun Melati sering terjadi Tawuran.

Lurah Kebun Melati juga mengajak kepada orang tua supaya menjaga anak-anaknya agar tidak sahur keliling karena dapat memicu tawuran.

Selanjutnya kegiatan Buka Puasa Bersama dilanjutkan dengan penjelasan tentang Tugas Pokok dan Pungsi FKUB DKI Jakarta serta ceramah agama yang disampaikan oleh H. Taufiq Rahman Azhar selaku Sekretaris FKUB Jakarta.

Pada kesempatan itupula ada penyerahan tanaman secara simbolis dari FKUB Provinsi DKI Jakarta dan Lurah Kebon Melati kepada pengurus RPTRA Bonti.

“Semoga tanaman ini dapat bermanfaat untuk RPTRA Bonti dan masyarakat sekitar, kalau sudah berbuah mudah-mudahan kita bisa menikmati”.

Kegiatan Buka Puasa Bersama ini dihadiri oleh pengurus FKUB DKI Jakarta, Kanwil Agama Provinsi DKI Jakarta, KEsbangpol DKI Jakarta, Lurah Kel. Kebun Melati dan staf, LMK RW.017 dan masyarakat sekitar yang berjumlah 130 orang, pada kesempatan itu FKUB memberikan santunan untuk 34 orang kaum dhuafa.(fkub/budi)

 

 

 

FKUB DKI Jakarta: ”Upaya membangun Kerukunan Tahun 2018-2019: masalah dan solusinya”

Ket. foto dari ki-ka ( Kakanwil Kemenag Jakarta- H. Syaiful Mujab, Ketua FKUB Jakarta – KH. Ahmad Syafii Mufid, Taufan Bakri – Kesbangpol Jakarta dan Rudy Pratikno)

(FKUB JAKARTA) Jakarta, sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, tentunya harus menjaga kewaspadaan, sebagai meltingpot, Jakarta harus menampilkan kerukunan hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Bila keanekaragaman dan perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan konflik.

FKUB Provinsi DKI Jakarta memandang perlu upaya selalu membangun kerukunan antar umat beragama, terutama pada tahun 2018-2019 adalah tahun politik perlu lebih intens melakukan upaya membangun kerukunan, karena dengan kerukunan umat beragama akan tercipta ketentraman dan kenyamanan, dan saat kerukunan itu terwujud maka persatuan bangsa akan terwujud, jika persatuan itu terwujud, maka menambah keamanan dan kekuatan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, FKUB Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan dialog antar tokoh agama dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dengan tema ”Upaya membangun Kerukunan Tahun 2018-2019: masalah dan solusinya” bertempat di Kantor FKUB Jakarta di Graha Mental Spiritual lt.4, Jl. Awaludin II, Kebun Melati – Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari senin 28/5/2018.

Kegiatan dialog diikuti oleh anggota FKUB DKI Jakarta, FKUB Kota se DKI Jakarta, para pimpinan dan utusan dari majelis agama antara lain: MUI Provinsi DKI Jakarta, PGIW Provinsi DKI Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta, WALUBI Jakarta, MATAKIN Jakarta. Sebagai narasumber adalah Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta danKepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Povinsi DKI Jakarta.

Kegiatan dialog ini bertujuan menerima masukan dan saran dari para  tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan FKUB wilayah kota se DKI Jakarta dalam menghadapi situasi terkini dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Jakarta dan dalam rangka menyusun program kerja FKUB DKI Jakarta tahun 2019.(fkub/budi)

 

KH. Ahmad Syafii Mufid: “Kata Siapa Jakarta Tidak Toleransi”

KH. Ahmad Syafii Mufid- Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

(FKUB JAKARTA) Kehidupan umat beragama di Provinsi DKI Jakarta selama ini berlangsung  rukun, tanpa gangguan yang berarti. Warga kota Jakarta meskipun berbeda-beda agamanya, mampu hidup dengan rukun dan toleran.

Demikian disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Ahmad Syafi’i Mufid pada saat  menerima kunjungan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Minahasa Selatan, di kantor FKUB Provinsi DKI Jakarta, Graha Mental Spiritual, Lt.4 – Jl. Awaludin II, Kebun Melati-Tanah Abang- Jakarta Pusat (23/4/2018).

Syafi’i menjelaskan, bahwa fakta tersebut sekaligus membantah banyaknya informasi yang menyatakan bahwa toleransi umat beragama di DKI Jakarta jauh dari kata rukun. Bahkan ada yang menyatakan bahwa tingkat toleransi di DKI Jakarta  paling rendah daripada provinsi lainnya,”

Syafii menambahkan, bahwa di Jakarta memilik potensi konfliknya sangat tinggi, akan tetapi konflik di Jakarta itu bukan konflik agama tetapi persoalannya spasial, itu sesuai dengan hasil penelitian antropolg dari Prancis yang bernama Jeremy Teddy, beliau katakan bahwa selama tiga tahun di Jakarta, Jakarta itu selalu terjadi konflik terkait spacial.

 “ Terjadinya tawuran-tawuran, koflik itu terjadi karena rebutan ruang, dari mulai kampung sana dengan kampung sini sampi dengan yang sekampung, dan itu terus mengejala sampai ke sekolah”.

Jakarta itu semenjak bernama Batavia, masyarakat di Jakarta  itu sudah bermacam-macam  agama, macam suku tetapi bisa rukun menjadi satu.

Menurut Syafii, selain masalah spasial, konflik di Jakarta itu timbul karena ada persoalan-persoalan politik. Contoh kasus tanjung Priok, kasus kuda tuli, kasus mei 1998.

“ Hal ini yang dikwatirkan, kasus seperti ini berkembang di Jakarta yang nyangkut – nyangkut agama”.

Kalau terkait dengan Pilkada memang itu ada suara miring, akan tetapi tidak terjadi apa-apa yang berarti disini, karena kita tidak melihat perbedaan agama, tidak melihat perbedaan suku, apalagi dominasi mayoritas terhadap minoritas, buat kami tidak berlaku.

Sedangkan yang terkait pendirian rumah ibadat, sesuai tupoksi FKUB DKI Jakarta yaitu mengeluarkan rekomendasi untuk pendirian rumah ibadat di Provinsi DKI Jakarta, selama ini rumah ibadat yang paling banyak mendapatkan rekomendasi dari FKUB DKI Jakarta adalah rumah ibadat Kristen.

“Kalau melihat kondisi ini, apa yang kurang dari jakarta?, bagaimana bisa dikatakan masyarakat Jakarta jauh dari kata rukun dan toleransi”.

FKUB DKI Jakarta mengambangkan apa yang dinamakan kader-kader kerukunan melalui sekolah Agama-agama dan Bina Damai (SABDA). Seluruh agama kita libatkan, bahkan aliran kepercayaan, agama Baha’i, Ahmadiyah, dan aliran keras juga ikut, jadi bukan hanya agama yang mainstream saja yang kita libatkan, mereka kami ajak semua untuk berpikir bagaimana membangun Jakarta Aman- Jakarta Damai.

Saya teringat oleh Filosof besar yaitu Hans Kung beliau mengatakan tentang Global etik, didunia itu perlu adanya etika yang disepakti bersama.

“Dunia ini tidak akan damai kalau tidak ada dialog antar umat beragama, jadi dialog antar umat beragama itu menjadi kata kunci”.

Saat ini, FKUB DKI Jakarta sudah diajak menjadi bagian Global Peace Foundation untuk kampanye damai untuk seluruh dunia, tandas Syafii Mufid.

Rombongan FKUB Kab. Minahasa Selatan berjumlah Dua Puluh Delapan orang, terdiri dari: Bupati Kab. Minahasa Selatan, Kakanwil Agama Provinsi Sulawesi Utara, Kapolres Kab. Minahasa Selatan dan anggota FKUB Kab. Minahasa Selatan.

Rombongan diterima dikanator FKUB DKI Jakarta beralamat Graha Mental Spiritual Lt. 4, Jl. Awaludin II, Kebun Melati, Tanah Abang- Jakarta Pusat, diterima oleh Ketua FKUB DKI Jakarta beserta jajarannya, hadirpula Kakanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Dr. H. Syaiful Muzab dan perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta- H. Ridwan Rusli.(fkub/budi)

FKUB Kab. Minahasa Selatan Belajar Kerukunan Antar Umat Beragama Ke Jakarta

Ketua FKUB Kab. Minahasa Selatan -Pdt. Luky Tumbelaka,

(FKUB-JAKARTA) FKUB Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara berkunjung ke Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta (23/4/2018).

Menurut Ketua FKUB Kab. Minahasa Minahasa Selatan-Pdt. Luky Tumbelaka, kunjungan kami ke FKUB Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ingin belajar kepada FKUB Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola kerukunan antar umat beragama di Provinsi DKI Jakarta.

“Jakarta adalah sebagai barometer nasional dalam segala hal, termasuk dalam menjaga kerukunan antar umat beragama”

Berbagai kondisi yang terjadi dari waktu ke waktu dan begitu cepat berubah sehingga itu yang membuat kami tertarik untuk berkunjung ke Jakarta, lanjutnya.

Selanjutnya Ketua FKUB Kab. Minahasa Selatan – Ketua FKUB Kab. Minahasa Selatan -Pdt. Luky Tumbelaka menambahkan, selain masalah isu kerukunan umat beragama kami ingin belajar banyak mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan secara serentak, dan FKUB DKI Jakarta memiliki pengalaman masalah itu.

“FKUB Jakarta sukses dalam menghadapi Pilgub tahun 2017 sehingga tidak terjadi konflik yang sehingga Pilgub Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan lancar, aman dan damai” tandasnya.

Rombongan FKUB Kab. Minahasa Selatan berjumlah Dua Puluh Delapan orang, terdiri dari: Bupati Kab. Minahasa Selatan, Kakanwil Agama Provinsi Sulawesi Utara, Kapolres Kab. Minahasa Selatan dan anggota FKUB Kab. Minahasa Selatan.

Rombongan diterima dikanator FKUB DKI Jakarta beralamat Graha Mental Spiritual Lt. 4, Jl. Awaludin II, Kebun Melati, Tanah Abang- Jakarta Pusat, diterima oleh Ketua FKUB DKI Jakarta beserta jajarannya, hadirpula Kakanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Dr. H. Syaiful Muzab dan perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta- H. Ridwan Rusli.(fkub/budi)

FKUB DKI Jakarta Melakukan Kunjungan Verifikasi Lapangan Masjid Al Hamra

(FKUB-Jakarta ) Pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan verifikasi lapangan ke lokasi pembangunan masjid Al Hamra yang beralamat: Jl. Mundu No.19 Rt.002/18  Kel. Legoa – Koja- Jakarta Utara (10/4).

Kegiatan Kunjungan kelokasi pembangunan  merupakan rangkaian yang terakhir dalam proses mendapatkan IMB untk mendirikan atau merenovasi rumah ibadah. Selain melihat lokasi pembangunan masjid Al Hamra kehadiran pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta ke lokasi pembangunan adalah untuk mendengarkan testimoni tidak keberatan atas rencana dibangunnya rumah ibadah masjid Al Hamra dari masyarakat sekitar pembangunan, tokoh pemerintahan setempat, RT, RW, Lurah camat, Babinsa, Koramil dan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Utara.

Kunjungan ini untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar tidak merasa keberatan atas rencana dibangunnya masjid Al Hamra, Jangan sampai ada peramsalahan dibelakang hari, rumah ibadah sudah dibangun tapi ada warga yang keberantan dengan dibangunnya masjid Al Hamra”

“Kunjungi ini merupakan rangkaian pelaksanaan peraturan bersama menteri no. 8 dan 9 tahun 2006”.

Pada tahun 2018 ini FKUB Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan rumah ibadah antara lain: Gereja Bethel Indonesia Ecclesia di Jakarta Barat, Gereja Advent Masehi Hari Ketujuh di Jakarta Timur, VIhara Avalokitesvara Vipassana Graha di Jakarta Utara, Masjid Al Fallah di jakarta Timur dan Masjid Al Hamra adalah rumah ibadah yang kelima yang akan diberikan rekomendasi.

Kunjungan  FKUB Provinsi DKI Jakarta meninjau lokasi pembangunan Masjid Al Hamra dipimpin langsung oleh Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta-KH. Ahmad Sayfii Mufid.

Sedangkan pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta yang turut hadir mendampingi Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta antara lain, Drs. Rudy Pratikno, SH., H. Syarief Tanudjaja-Wakil Ketua, H. Taufiq Rahman Azhar – Sekretaris, Pdt. Manuel E. Raintung – Wakil Sekretaris, H. Aris Banaji, H. Ahmad Astamar, H, Tri Gunawan Hadi, H. Qomarudin, Romo Antonius Suyadi, Pr – Anggota FKUB DKI Jakarta.(budi/fkub)

Perjalanan Capacity Building FKUB Provinsi DKI Jakarta

Drs. Dedy Sosialisto-Plt. Kepala Bidang KEsatuan bangsa Kota surabaya dan KH. Ahmad Syafii Mufid Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

(FKUB-JAKARTA) Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka Capacity Building guna meningkatkan kapasitas anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta, kunjungan dilaksanakan selama empat hari mulai dari tanggal, 19-22 Maret 2018.

Pilihan sasaran perjalanan ke daerah Jawa Timur sangat penting untuk capacity building dalam rangka bina damai. Bagi FKUB DKI Jakarta, kunjungan ke luar negeri maupun dalam negeri bahkan di dalam kota Jakarta adalah untuk tujuan besar, kerukunan atau bina damai. Mandat yang diemban oleh FKUB Provinsi DKI Jakarta mengharuskan semua untuk terus menerus meningkatkan pengetahuan, menambah pengalaman dan memahami dinamika kemanusiaan, sosial, keagamaan dan kebangsaan.

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam perjalanan ini. Hari Pertama, FKUB Provinsi DKI Jakarta berkunjung ke kota Surabaya untuk bertemu dan berdialog dengan mitra, FKUB kota Surabaya dan FKUB Provinsi Jawa Timur. Semula, pada pertemuan dengan FKUB Kota Surabaya, rombongan dapat bertemu dengan Walikota Surabaya, tetapi karena ada tamu dari Liverpool, FKUB DKI hanya bertemu dengah PLT. Kepala Badankesbangpol serta pimpinan FKUB setempat. Isu yang dibicarakan adalah seputar bina damai yang terkait dengan pembangunan dan penataan kota tanpa penggusuran, kesejahteraan sosial terutama untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PSK) yang melibatkan peran ormas, yakni Muhammadiyah di wilayah Dupak.

Selanjutnya FKUB Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, berdialog dengan FKUB Provinsi Jawa. Rombongan FKUB DKI Jakarta diterima oleh Sekretaris kesbang, dewan penasihat dan pimpinan serta anggota FKUB Jawa Timur.

Foto bersama pengurus FKUB DKI Jakarta dan Pengurus FKUB Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur memiliki residu konflik sosial keagamaan terkait kasus Sampang, yang melibatkan komunitas Syiah dan masyarakat setempat. Problem berkepanjangan. Sudah satu windu kejadian, korban pengungsi belum mau kembali, dan korban masyarakat belum mau menerima kembali mereka. Penerintah daerah harus mengeluarkan dana besar untuk menjamin kehidupan para pengungsi. Tentu sangat nembebani pikiran dan sumber daya pemerintah daerah. Namun, pemerintah menurut Kesbangpol Provinsi Jawa Timur tetap dalam semboyannya “Pemerintah itu tugasnya Ngayomi dan Ngayemi”. Artinya pemerintah harus melindungi rakyat dan membuat tenang masyarakatnya. Mengakhiri kunjungan di Surabaya, peserta city tour ke jembatan Suromadu, tol yang menghububgkan kota Surabaya dengan Bangkalan Madura. Semestinya, setelah itu akan ziarah ke makam Sunan Ampel dan mengamati kehidupan masy multikultural di wilayah tersebut, tetapi karena ada anggota yang sakit, rombongan langsung pulang ke penginapan dan mengurus teman yang perlu dirawat.

Lesson learn dari Surabaya adalah, kehidupan multikultural masyarakat telah berlangsung lama, sejak abad 14 hingga sekarang. Mereka saling mengenal, saling menghormati dan bekerjasama, atau toleransi. Cukup sudah pembelajaran tentang bina damai digali dari khasanah budaya kita sendiri.

Pelajaran berharga lainnya, yang juga dapat dijadikan bukti bahwa kerukunan umat beragama di wilayah Jawa Timur. Pada abad 19 di Ngoro dan Mojowarno telah tumbuh komunitas Kristen pertama bagi masyarakat Jawa. Komunitas ini membangun jemaat Gereja
Kegiatan hari Hari Kedua, dilanjutkan kunjungan ke Trowulan, disini rombongan mendapatkan pelajaran di mana situs kerajaan Majapahit pernah menjadi negara besar abad 14 – 15. Negara ini hilang ditelan oleh sejarah karena pertikaian atau konflik politik yang berkepanjangan. Majapahit meninggalan pesan dan pelajaran yang sangat luar biasa bagi bangsa ini dengan semboyannya “Bhineka Tunggal Ika”  meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Majapahit yang terkenal itu telah diterima oleh bangsa Infonesia sebagai salah satu kesepakatan nasional.
Rombongan FKUB DKI Jakarta menyempatkan mengunjungi Patung Buddha Tidur (Sleeping Buddha) ini terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Lokasinya berada di tengah perkampungan yang dekat dengan desa persawahan, sehingga menjadikan suasana disana menjadi tenang dan sejuk khas pedesaan. Tempat ini sering mendapat kunjungan wisatawan, baik untuk beribadah maupun rombongan non-Buddhis, terutama hari libur sekolah yang banyak dikunjungi oleh para pelajar. Pihak pengelola vihara cukup terbuka menerima kedatangan rombongan dan akan memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan keberadaan tempat ini.
Selanjutnya rombongan FKUB DKI Jakarta melanjutkan kunjungan ke Gereja Kristen Jawi Wetan yang beralamat di Jl.Merdeka No.2, Mojowangi, Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61475. Gereja Kristen Jawi Wetan pertama kali dideklarasikan pada tanggal 11 Desember 1936 di salah satu Jemaat Kristen Jawa terkemuka saat itu. Setelah itu, rombongan FKUB DKI Jakarta melanjutkan perjalannya dan menyempatkan berjiarah ke makam Gus Dur Presiden Republik Indonesia Ke-4. Kegiatan FKUB DKI Jakarta pada hari kedua berakhir di Pondok Pesantren Wali Barokah, sebuah pesantren untuk mendidik mubaligh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Tokoh litas agama yang ikut rombongan ini menjadi tahu apa itu pesantrenm apa itu LDII dan bagaimana relasi sosial serta perananny dalam bina damai di wilayah Kediri. Di Kediri, LDII berhasil menjadi salah satu penggerak kerukunan dan kedamaian. Buktinyam FKUB DKI Jakarta diterima oleh pimpinan pesantren KH.Sunarto didampingi oleh tokoh-tokoh lintas agama dan bahkan tokoh penghayat kepercayaan.
Kegiatan hari Hari Ketiga, Rombongan FKUB DKI Jakarta melanjutkan perjalanan menuju ke Kota malang dan menyempatkan mampir ke makam Bung Karno Presiden Pertama Republik Indonesia.
Kegiatan hari Hari Keempat, rombongan FKUB DKI Jakarta berkunjung ke Keuskupan Malang, kegiatan kunjungan diisi dengan berdialog dengan Uskup Mgr. Prof. Dr. Henricus Pidyarto Gunawan O.Carm dan tokoh lintas Iman Kota Malang.(fkub/budi)

KH. Syafii Mufid: “Halal Bihalal itu Budaya Indonesia”

KH. Ahmad Syafii Mufid – Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

(FKUB Jakarta) Halal bihalal, dan silaturrahmi merupakan ritual yang sangat baik untuk dijaga dan dilestarikan. Karena ritual beragama, itu mampu memperkokoh kerukunan kehidupan berbangsa dan kerukunan antar umat beragama.

Silaturrahim dan halal bihalal juga menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang cinta damai dan anti konflik. Ritual keagamaan itu menandakan antara Islam dan Indonesia sudah menyatu dan saling mendukung.

Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Alumni Sekolah Agama-Agama Bina Damai (SABDA) FKUB Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara Halal Bihalal di Kantor FKUB Provinsi DKI Jakarta (27/7/2017).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara alumni-alumni SABDA angkatan pertama sampai dengan angkatan kelima dengan para pengurus FKUB DKI Jakarta.

Pada kesempatan itu, Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta -KH. Ahmad Syafii Mufid memberikan paparan tentang nilai Filosofi Halal Bihalal.

Menurut beliau, pada saat menuntut ilmu di Belanda, mengamati di negara manapun Turki, Arab, Inggris dan Negara lainya tidak pernah ada budaya Halal Bihalal. Yang ada Budaya Halal Bihalal itu hanya di Indonesia. Dan budaya toleransi dan halal bihalal sudah dipraktekkan oleh kakek moyang kita bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala.

“Halal Bihalal itu asli budaya bangsa Indonesia, dan merupakan budaya toleransi”

Syafii Mufid menambahkan, yang menjadi simbolik halal bihalal adalah Ketupat dan Lepet. Ketupat yang mengandung filosofi mengakui kesalahan, dan Lepet mengandung filosofi saling melekat manjadi rukun.

Halal Bihalal mempunyai makna integratif dalam masyarakat maupun bangsa dan negara. Jadi intinya Halal Bihalal merupakan wadah yang pas untuk Bina Damai.

Perdamaian Abadi mungkinkah diwujudkan di dunia ini? Perdamaian di mulai dari diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Kedepannya agama akan lebih penting lagi diperlukan untuk mewujudkan Perdamaian Dunia dibanding senjata. Tetapi pertanyaannya adalah Agama yang seperti apa? Agama yang menjunjung tinggi akhlak nur Karimah, pungkasnya.

Kegiatan Halal Bihalal ini dihadiri oleh Kesbangpol DKI Jakarta, Dit. Intelkam Polda Metro Jaya, Pengurus FKUB DKI Jakarta, FKUB Wilayah dan Alumni Sabda, jumlah peserta yang hadir kurang lebih seratus orang.(budi/fkub)

1 2 3 8