Senandung Sholawat Dan Dzikir Untuk Kesalamatan Bangsa

(FKUB JAKARTA) Peran ulama dibutuhkan sebagai pilar pemersatu bangsa, terlebih di tahun politik ini, persatuan terus digaungkan untuk mengusir berbagai paham jahat yang ingin merusak NKRI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta mengajak para Ulama, dan Umara serta seluruh umat muslim di Jakarta untuk mendo’akan Keselamatan Bangsa  dengan menggelar dzikir akbar yang bertajuk Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional, serta Do’a untuk Keselamatan Bangsa bertempat di Monumen Nasional Jakarta Pusat, pada hari Kamis 21 Februari 2019.

Kegiatan Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional mengambil Tema “Meningkatkan Peran Ulama Untuk Memperkuat Ukhuwah Umat Dalam Bingkai NKRI” bekerja sama dengan Majelis Taklim Nurul Mustofa Pimpinan Habib Hasan bin Ja’far yang akan diikuti oleh 50.000 Ulama, Umaro dan Jamaah Umat Islam di wilayah DKI Jakarta.

Kyai Munahar menjelaskan, Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional, adalah sarana yang paling ampuh untuk membebaskan manusia dari egosentris, karena esensinya dzikir adalah bagaimana mejadikan manusia semakin sadar akan hakikat kemanusiaan, dan di kegiatan ini akan timbul satu pengalaman rohani yang menyadarkan umat untuk menghargai pentingnya rasa persatuan dan kesatuan.

Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional merupakan kegiatan yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta hanya untuk kepentingan ukhuwah dan tidak sama sekali bermuatan politik.

Hal ini perlu ditegaskan agar tidak menjadi polemik nantinya,” tegas Kyai Munahar.

Berikut Rundown Acara Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional, serta Do’a untuk Keselamatan Bangsa

– 16.00 : Jamaah Mendatangi Monumen Nasional

– 18.00-18.30 : Sholat Maghrib Berjamaah

– 18.30-19.30 : Senandung Dzikir

– 19.30-20.00 : Sholat Isya’ Berjamaan

– 20.00-20.30 : Senandung Sholawat Nabi

– 20.30-20.40 : Sambutan Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta

– 20.40-21.00 : Sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

– 20.00-22.00 : Ceramah Agama Tabligh Akbar

 

Sumber berita: website MUI DKI Jakarta

https://www.muidkijakarta.or.id/mui-dki-jakarta-senandung-sholawat-untuk-kepentingan-ukhuwah/

 

Menteri Agama-Lukman Hakim Saefudin: “Menurut Pemerintah Hari Raya Imlek Sebagai Hari Raya Agama”

H. Lukman Hakim Saefuddin – Menteri Agama Republik Indonesia

(FKUB JAKARTA) Menteri Agama Republik Indonesia-Lukman Hakim Saifuddin memandang Hari Raya Imlek merupakan hari raya keagamaan bagi umat Khonghucu, hal tersebut disampaikan pada saat berpidato dalam acara Tahun Baru Imlek nasional 2570 yang mengusung tema “Penimbunan Kekayaan Akan Menimbulkan Perpecahan Diantara Rakyat, Tersebarnya Kekayaan Akan Menyatukan Rakyat yang digelar di Gedung Theater Garuda TMII, Jakarta-Minggu (10/02).

Lukman Hakim dalam pidatonya mengatakan, setidak tidaknya di kementerian agama karena selaku menteri agama setiap tahunnya menetapkan hari libur nasional, dan Imlek dalam Prespektif kementerian agama yang juga hakekatnya menurut pemerintah itu adalah Hari Raya Agama.

“Kami setiap tahunnya menetapkan hari libur nasional, dan Imlek dalam Prespektif kementerian agama yang juga hakekatnya menurut pemerintah itu adalah Hari Raya Agama”.

Karena hari hari libur nasioanal selain hari libur yang sifatnya nasional itu semua terkait dengan agama, seperti di Islam ada perayaan maulid Nabi, Isra Mi’raj, di Kristen ada Natal, Paskah, di Hindu ada Hari Raya Nyepi, di Buddha ada hari raya Waisak dan bagi umat Khonghucu ada Hari Raya Imlek, meskipun tentu kita harus tetap menghormati, menghargai sebagian saudara saudara kita yang memiliki cara pandang berbeda dalam hal ini, imbuhnya

Menag Lukman tidak lupa mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek kepada umat Khonghucu di Indonesia.

“Saya merasa bersyukur bisa hadir di perayaan Imlek ini. Tahun Baru Imlek adalah perayaan agama yang memiliki makna spesial bagi umat Khonghucu,” ujar Menag.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada umat khonghucu yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia,”

Melalui tahun baru Imlek 2019, Menag berharap dan optimis bahwa umat Khonghucu dapat memberikan contoh memoderasi beragama, pungkasnya.

Perayaan tahun baru Imlek ini merupakan kali ke 20 digelar MATAKIN, dihadiri oleh ribuan umat Khonghucu dan tampak hadir Ketua Kehormatan MATAKIN Jimly Asshiddiqie, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta – Dr. H. Saeful Mujab, Kapus Khonghucu, Mejelis-Mejelis Agama, Ketua Umum Kowani, Ketum INTI Teddy Sugianto, Jaya Suparna, Izmi Abubakar, Ketum MATAKIN  Xs Budi Santoso bersama jajarannya serta para tokoh lintas agama. (fkub/budi)

Js. Liem Liliany Lontoh: “Tahun Baru Imlek Merupakan Hari Keagamaan”

Js. Liem Liliany Lontoh – Ketua MATAKIN Provinsi DKI Jakarta memimpin Ibadah

(FKUB JAKARTA) Warga Jakarta keturunan Thionghoa  merayakan Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili di Kongmiao – Taman Mini Indonesia Indah yang jatuh pada tanggal 5/2/2019.

Pada kesempatan itu kami mewawancari Js. Liem Liliany Lontoh, S.E., M.Ag selaku Ketua Matakin Provinsi DKI Jakarta setelah beliau memimpin acara peribadatan.

Tahun baru Imlek Merupakan Hari Keagamaan

Menurut Liliany, Tahun Baru Imlek merupakan Hari Raya yang sangat sakral, karena sarat dengan nilai keagamaan. Tahun Baru bukan hanya sekedar memakai baju baru, makan-makan  dan bersenang-senang melainkan saatnya untuk memperbaharui diri agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

Liliany mengutip dari Kitab Thai Hak (Ajaran Besar Bab II:1 tertulis, Pada tempayan Raja Thong terukir kalimat, “Bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharuilah terus tiap hari dan jagalah agar baharu selama-lamanya!”

Ketika ditanya,  bagaimana dengan sebagian kalangan Tionghoa yang menyatakan bahwa Tahun Baru Imlek adalah merupakan hari raya kebudayaan, Liliany menjawab bahwa Imlek menurutnya adalah Hari Raya Keagamaan.

“Pemerintah meliburkan secara Nasional hanya untuk Hari libur agama dan hari libur Nasional. Terlalu istimewa apabila hari kebudayaan Tionghoa sampai diliburkan, bagaimana dengan kebudayaan yang lain?”

Liliany yang juga pengurus FKUB Kota Jakarta Barat menambahkan, perhitungan Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili dipakai untuk menghormati Nabi Kongzi yang menyarankan digunakannya kembali penanggalan Dinasti Xia. Perhitungan tahun Kongzili pun dimulai pada tahun kelahiran Nabi Kongzi yaitu tahun 551 sebelum Masehi. Untuk tahun ini perhitungannya (551 + 2019 = 2570), dan sejak penetapan itu penanggalan imlek yang digunakan tidak berubah sampai sekarang.

Peribadatan Tahun Baru Imlek

Menyambut tahun baru Kongzili, umat Konghucu melakukan serangkaian ritual dimulai dari Ji Si Siang Ang atau  Hari Persaudaraan seminggu menjelang Imlek, dimana saatnya berbagi kasih kepada saudara saudara yang kurang mampu. Saudara disini bukan hanya umat sendiri tetapi juga peka terhadap lingkungan sekeliling. Selanjutnya sehari sebelum Imlek umat Khonghucu melaksanakan sembahyang leluhur, menjelang tengah malam pada hari terakhir sebelum Imlek umat Khonghucu wajib bersembahyang untuk mengucapkan syukur atas semua berkah yang telah Tian (Tuhan) berikan sepanjang tahun ini.

Setelah itu, dilaksanakan ibadah peringatan tahun baru tanggal 1 bulan 1 Kongzili dan umat Khonghucu saling mengucapkan selamat, memberi hormat, serta mendoakan kesehatan,kebahagiaan, kesejahteraan dan segala perkara kiranya dapat terselesaikan dengan baik, lancar dan sukses. Selanjutnya sembahyang King Thi Kong dilaksanakan  ada tanggal delapan bulan kesatu Kongzili, tepatnya saat Zi Shi atau pada pukul 11  malam sampai 1 dini hari.

Lalu pada tanggal 15 bulan kesatu Kongzili dilakukan sembahyang Sang Yuan kepada Bumi sebagai awal musim tanam. Pada saat ini bertepatan dengan sembahyang Shiwu atau tanggal 15 juga disebut sembahyang Yuanxiao atau di Indonesia dikenal juga Cap Go Meh sebagai peringatan malam purnama pertama di tahun baru.

Demikianlah seluruh rangkaian ibadah dan perayaan Tahun Baru Kongzili yang merupakan hari besar pertama dari seluruh rangkaian ibadah sepanjang tahun yang dirayakan umat Khonghucu di seluruh dunia.

Harapan di Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili

Liliany berharap, Tahun Baru Imlek kali ini yang merupakan Shio Babi Tanah, semoga Kota Jakarta tetap rukun, aman, damai, dan Maju Kotanya Bahagia Warganya, dikarenakan Kota Jakarta sebagai barometer Indonesia. Serta di tahun politik ini, semoga Indonesia bisa memilih pemimpin bangsa yang mampu mengemban aspirasi rakyat, terutama dalam hal toleransi dan pluralisme.

Semoga momentum untuk memperbaharui diri ini dapat kita manfaatkan secara optimal untuk introspeksi diri, memperbanyak sujud syukur ke Hadirat Tian, Tuhan Yang Maha Esa, saling tepasalira terhadap sesama, dan memperbanyak amal-ibadah kita, pungkasnya.

Atas nama pribadi, keluarga dan  MATAKIN Provinsi DKI Jakarta, saya menyampaikan:

“Selamat Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili. Gong He Xin Xi, Wan Shi Ru Yi”, kepada seluruh umat  Khonghucu dan semua yang merayakannya“.

Kegiatan Tahun baru Imlek ini dihadiri oleh Rohaniwan, Pengurus dan umat Khonghucu di Provinsi DKI Jakarta, juga hadir mbak Imesh dari Komunitas Bhinneka bersama ibu dan kedua anaknya.(fkub/budi)

FKUB Jakarta Menerima Panitia Pembangunan GKI Tubagus Angke

FKUB JAKARTA) Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan panita pembangunan Gereja Kristen Indonesia Tubagus Angke, pada hari kamis, 10 Januari 2019 bertempat dikantor FKUB DKI Jakarta, Graha Mental Spiritual Lt.4, Jl. Awaludin II, Kebun Melati, tanah Abang Jakarta Pusat.

Rombongan Panitia pembangunan GKI Tubagus Angke dipimpin oleh Pendeta Mulia dan didampingi oleh dua orang Pinatua.

Kunjugan panitia pembangunan GKI Tubagus Angke untuk melakukan presentasi rencana renovasi pembangunan GKI Tubagus Angke, dalam rangka untuk mendapatkan rekomendasi tertulis dari FKUB Provinsi DKI Jakarta.

“Melalui paparan singkat ini kami sangat berharap pemerintah dki melalui FKUB Propinsi DKI Jakarta dapat membantu terwujudnya perizinan rumah ibadah bagi jemaat kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. 

Pdt. Mulia menjelaskan, bahwa di tahun 1960 Jemaat GKI Tubagus Angke beribadah semula menggunakan rumah tinggal salah satu jemaat yaitu Alm.Djiauw H Kong yang terletak di Jl. Daan Mogot No.30 . Namun pada tahun 1980, Gereja harus memilih tempat yang baru mengingat tempat semula berstatus sebagai tempat tinggal keluarga alm. Djiauw H Kong, lokasi tersebut terletak di Jl. P. Tubagus Angke, Komplek Perumahan BNI 46, Blok GG No 40 dipergunakan samapai sekarang.

Pdt. Mulia menambahkan, secara keseluruhan jumlah anggota Jemaat sekarang ini berkisar diangka 350 orang anggota dari yang sebelumnya berkisar dari 700 an warga gereja, berkurangnya tersebut dikarenakan kematian, perpindahan dan sebab lain.

Pada hakekatnya GKI Tubagus Angke dalam pembinaan dan pelayanan bersifat berjenjang (kategorial) dimulai, Anak, Remaja, Pemuda, Umum Dewasa sertaUsia Lanjut.

Hubungan sosial kemasyarakatan

Sebagai Gereja yang bersaksi dan melayani, pelayanan GKI Tubagus Angke tidak hanya bersifat internal, tapi juga eksternal.  GKI Tubagus Angke melakukan pelayanan social baik kepada warga Jemaat mau pun diluar Jemaat yaitu  masyarakat sekitar gereja berupa pelayanan kesehatan gratis, pembagian sembako murah, bazar murah, fogging, buka puasa bersama, dan lain-lain dan GKI Tubagus Angke juga menjalin komunikasi dan kerjasama pelayan dengan salah satu tempat ibadah yang beragama Islam dan Budha yang berdekatan dengan tempat dimana kami beribadah.

Kunjungan panitia pembangunan GKI Tubagus Angke diterima langsung oleh Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta –KH. Ahmad Syafii Mufid dan disampingi oleh H. Elishmas iljas serta H. Qomarudin.

Pada kesemaptan itu, Ketua FKUB DKI Jakarta memberikan penjelasan bahwa FKUB DKI Jakarta mendapat mandate dari PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006, dan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor: 170 tahun 2009 tentang pendirian rumah ibadat.

‘Ketika ada yayasan, lembaga, perkumpulan atau organisasi mau mendirikan rumah ibadat itu arus memenuhi persyaratan-persyaratan yang terkait dengan FKUB  itu persyaratan khusus dan menajdi tanggung jawab FKUB”.

Sesuai PBM nomor: 8 dan 9 tahun 2006, pasal 14 (2) Selain memenuhi persyaratan admistratif dan persyaratan teknis pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : Pertama, daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, Kedua,  mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, Ketiga, mendapat rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan Keempat, mendapat rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Ahmad Syafii menambahkan, pendirian rumah ibadat harus tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

“Sehingga apabila dengan terpenuhi persyaratan-persyaratan tersebut tidak akan adanya penolakan dari warga”tandas Ahmad Syafii. (fkub/budi)

 

FKUB DKI Jakarta Mendapat Penghargaan Sebagai FKUB Provinsi Berkinerja Terbaik

(FKUB JAKARTA) Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Harmony Award Tahun 2018 sebagai FKUB Provinsi dengan Kinerja Terbaik.

Pemberian penghargaan Harmony Award 2018 diberikan langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta KH. Ahmad Syafii Mufid, pada saat penyelenggaraan Upacara Hari Amal Bakti Ke-73 Kementerian Agama RI di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Penghargaan Harmoni Award Kerukunan Umat Beragama diberikan kepada Enam Kepala Daerah dan Enam pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai apresiasi atas sumbangsih dan kontribusi mereka dalam pembangunan kehidupan dan kerukunan umat beragama.

Dalam sambutannya Menteri Agama menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten serta kepada semua instansi terkait.

“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, serta kepada semua instansi terkait, atas dukungan dan kerjasama lintas sektoral dalam pembangunan kehidupan beragama selama ini, semoga kerjasama dan kebersamaan itu dapat semakin ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Penghargaan Harmony Award 2018 diberikan kepada, Pertama, Katagory Pemerintah Provinsi: Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua, Pemerintah Kabupaten/Kota: Kabupaten Bulungan; Kota Ambon; Kota Yogyakarta.

Ketiga, Katagori FKUB Provinsi berkinerja terbaik, FKUB Provinsi Aceh; FKUB Provinsi DKI Jakarta; FKUB Provinsi Kalimantan Barat.

Keempat, FKUB Kabupaten/Kota berkinerja terbaik, FKUB Kota Bekasi; FKUB Kabupaten Gunung Kidul; FKUB Kabupaten Tasikmalaya.(fkub/budi)

Sumber Berita: website. Kementarian Agam Republik Indonesia

https://kemenag.go.id/berita/read/509723/hab-73–menteri-agama-berikan-harmony-award-2019

FKUB Jakarta Menggelar Refleksi Akhir Tahun 2018 dan Konferensi Pers

Ket. Foto (Ki-Ka) Pdt.Lirm Wira Wijaya, Dr. H. Saeful Mujab-Kakanwil Agama Provinsi DKI Jakarta, KH. Ahmad Syafii Mufid-Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta, Xs. Djaerana Ongawijaya

(FKUB JAKARTA) Menjelang akhir tahun 2018, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Refleksi akhir tahun dan konferensi pers terkait kondisi kerukunan antar uamt agama di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018.

Kegiatan Refleksi akhir tahun dan konferensi pers dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Desember 2018 dikantor FKUB Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Graha Mental Spiritual lantai 4, Jl. Awaludin II, Kebun Melati-Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kakanwil Agama Provinsi DKI Jakarta Dr. H. Saeful Mujab, Drs. H. Ridwan Rusli perwakilan Kesanpol DKI Jakarta dan para pimpinan majelis agama di Provinsi DKI Jakarta, serta kegiatan Refleksi akhir tahun dan konferensi pers diliput oleh media cetak, TV dan media online.

Press release “KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2018″

Masalah Kerukunan

Kerukunan umat beragama dalam konstruksi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan N0.8 Tahun 2006 adalah toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Toleransi seringkali dipahami sebagai kesediaan pihak dominan menerima, menghormati dan bekerjama dengan pihak lain yang lebih lemah. Kesetaraan juga dipandang sebagai kesamaan hak dan kewajiban bagi semua entitas primordial tanpa membedakan jumlah atau kuantitas. Sedangkan kerjasama hanya sebatas saling terlibat dalam kegiataan keagamaan dan kepedulian social. Bias pemahaman seperti itu dapat terjadi karena konsep kerukunan dibatasi pada salah aspek, yakni toleransi. Kita memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang terekpose  dalam pepatah Melayu: “ Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Pepatah tersebut bila dilaksanakan oleh penduduk pendatang di daerah baru mereka, maka yang terjadi adalah kerukunan. Saling mengenal, menghormati, kesetaraan dan kerjasama terjadi, dan kehidupan masyarakat akan berjalan secara harmonis. Keraifan local, baik yang lama maupun yang baru sangat fungsional sebagai pedoman dalam tindakan social yang toleran dan damai. Komunitas Kristen hidup dengan tenang di Mojowarno yang berada di lingkungan masyarakat muslim Jawa Timur sejak abad 19, begitu juga komunitas muslim di Tondano, Minahasa yang berada di kawasan berpenduduk Kristen dan muslim di Pagayaman Bali. Akhir-akhir ini, penganut agama non muslim di Aceh juga ada beberapa orang yang menundukkan diri pada Qanun Syari’at Islam bila mana mereka melakukan pelanggaran ketentuan yang terkait dengan pidana atau jarimah (Wahab, Monografi Toleransi Umat Beragama, 2018).

Ketaatan kepada adat istiadat dan kearifan local, atau kebudayaan dominan di suatu daerah akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Problem adaptasi dan penerimaan atas adat istiadat setempat menjadi catatan tersendiri bagi terwujudnya kerukunan umat beragama di banyak daerah. Sementara banyak survey menemukan kerukunan atau toleransi pada level tinggi di beberapa wilayah timur Indonesia, dan berkurang di beberapa wilayah barat Indonesia, dapat dibaca secara positif dan optimistik. Jika kaum migran adaptif terhadap kearifan local maka kerukunan akan menjadi sebuah keniscayaan. Adaptasi terhadap kebudayaan setempat, atau ketundukan kepada budaya dominan, memberikan sumbangan pada hubungan social yang harmonis. Sebaliknya, pengingkaran terhadap budaya dominan setempat akan melahirkan disharmoni. Persoalan inilah yang luput dari pengamatan banyak pihak, sehingga semua release tentang survey toleransi dan kerukunan umat beragama selalu menjadi perdebatan.

Kerukunan Umat Beragama di Jakarta

Menurut survey Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama, tahun 2018 yang melibatkan 13.600 responden yang tersebar di 34 provinsi, teknik Multistage Clustered Random Sampling, margin error sebesar 1, 35% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ada 5 kategori yang dibuat oleh Puslitbang Bimas dan Pelayanan Keagamaan untuk menentukan tingkat kerukunan yaitu: 0-20 sangat rendah, 21-40 rendah, 41-60 sedang, 61-80 tinggi dan 80-100 sangat tinggi. Dari survey tersebut diketahui bahwa tingkat kerukunan umat beragama secara nasional berada pada angka 70,90 (rentang 0-100).  Posisi DKI Jakarta ada di mana? Apakah Jakarta menduduki posisi rendah? Tidak! Jakarta menduduki posisi ke 20 dengan skor 70,2. KUB DKI Jakarta, yang berarti tinggi. Dibandingkan dengan skor yang diperoleh pada tahun 2017, DKI Jakarta berada pada 73.9, maka tahun ini mengalami penurunan. Faktor penyebab perubahan bersifat situasional, antara lain pengaruh situasi politik menjelang Pilpres dan Pileg.

Upaya pemeliharaan kerukunan (peace keeping) untuk mewujudkan Jakarta yang rukun dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jakarta melalui serangkaian dialog di tingkat provinsi, kota, kecamatan bahkan tingkat kelurahan. Dialog tingkat provinsi dilakukan berkaitan perayaan hari-hari besar keagamaan di Kong Mio, Gereja Katedral, Kantor PGIW, Pure Gunung Salak, Vihara dan juga di kantor FKUB. Dialog juga dilakukan di tingkat kota dan kecamatan oleh FKUB Wilayah Kota serta dialog di tingkat kelurahan yang dilakukan oleh FKUB Provinsi dan FKUB Wilayah. Dialog kerukunan semacam ini juga diselenggarakan oleh Kantor Kesbangpol tingkat provinsi dan Kesbangpol Kota. Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kementerian Agama Kota juga melakukan upaya-upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui berbagai sosialisasi, temu karya dan pembinaan. Selain dialog dan sosialisasi, kerukunan umat beragama juga dipelihara melalui menerima aspirasi dan menyalurkan aspirasi kelompok keagamaan terkait ibadat dan rumah ibadat seperti gereja di Pasar Minggu dan masjid Jemaat Ahmadiyah di Jakarta Utara. Penanganan kasus perselisihan warga intern maupun antarumat beragama juga dilakukan oleh FKUB Provinsi maupun FKUB kota seperti yang terjadi kasus Vihara di Pasar Baru, fasilitas ibadat di rumah susun Pulau Gebang dan pembangunan rumah pastur di Jakarta Selatan serta rumah ibadat di Kp. Duri Jakarta Barat.

Pelayanan kepada masyarakat yang telah dilakukan selama 2018 meliputi; penerimaan permohonan rekomendasi IMB rumah ibadat sebanyak 13 permohonan. Dari jumlah tersebut, 11 permohonan yang telah diterbitkan rekomendasi dengan perincian sebagai berikut. Gereja ada 6 buah, masjid 4 buah, dan vihara 1 buah. Secara keseluruhan, selama 10 tahun, FKUB telah memberikan pelayanan untuk pembangunan rumah ibadat sebanyak 104 buah, dan yang banyak untuk rekomendasi rumah ibadat umat Kristiani. Data ini juga mengkonfirmasi bahwa Jakarta adalah kota yang rukun dan intoleransi tidak sungguh-sungguh nyata dalam masyarakat. Hal itu dapat dilihat bahwa tidak ada satupun rumah ibadat yang direkomendasi oleh FKUB yang ditolak oleh warga masyarakat sebagaimana kita temukan di wilayah sekitar Jakarta.

Sampai dengan tahun 2017, berdasarkan Survey Puslitbang Bimas dan Pelayananan Keagamaan Kementerian Agama, warga masyarakat yang mengenal regulasi terkait kerukunan masih rendah. FKUB sebagai lembaga atau wadah untuk memelihara kerukunan hanya dikenal oleh 26.0%, UU. No.1/PNPS/ Tahun 1965 hanya dikenal oleh 22,6%, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri N.9 dan No.8 Tahun 2006 terkait pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah hanya dikenal oleh 16.3%. Berdasarkan data tersebut, regulasi kerukunan umat beragama belum dikenal oleh mayoritas masyarakat, lembaga FKUB juga demikian, apalagi regulasi terkait dengan kerukunan, FKUB dan pendirian rumah ibadah. Sementara itu, pengaruh tokoh dan kearifan local dalam pemeliharaan kerukunan masih cukup berperan. Sebagaimana hasil survey di atas, factor pengaruh tokoh mencapai 47,9 % dan pengaruh kearifan local terkait kerukunan 42,1%.

Harapan FKUB: Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama 2019

Menyongsong perayaan tahun baru 2019 warga Jakarta selalu melakukan kegiatan perayaan. Ada yang melampiasakan perayaan dengan bersenang-senang dan hura-hura, tetapi banyak pula yang melakukan doa serta zikir di masjid-masjid serta rumah ibadat yang lain. Harapan kami, perayaan tahun baru tetap mengetengahkan ajakan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Ph D untuk selalu menjaga persaudaraan, kesederhanaan dan persatuan. Tiga prinsip tersebut akan membawa warga Jakarta berbahagia pada tahun-tahun mendatang.

Terkait dengan Pemilu yang akan diselenggatakan pada tanggal 17 April 2019, FKUB DKI Jakarta mengajak kepada semua tokoh agama, tokoh masyarakat dan kontestan Pemilu agar tetap membangun silaturrahmi, persahabatan dan tidak berlebih-lebihan dalam membangkitkan emosi massa. Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia mesti kita junjung tinggi. KPU dan Bawaslu dapat memberikan keyakinan kepada warga agar Pemilu sukses tanpa cacat dan dapat menerima hasil Pemilu seperti yang dicita-cita oleh sebuah demokrasi.

Sebagaimana pengalaman sebelumnya, peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam bina damai dapat dimaksimalkan melalui kerjasama dengan pihak terkait seperti Kesbangpol, Kementerian Agama, Forkominda dan majelis-majelis agama. Kegiatan dialog serta sosialisasi akan terus dilaksanakan bahkan diperluas jangkauannya sampai kepada generasi melenial.

“Selamat Tahun Baru 2019, Jakarta Maju Kotanya dan Bahagia Warganya”

Salam Kerukunan

FKUB Jakarta Menerima Kunjungan Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor

(FKUB JAKARTA) Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan dari mahasiswa semester akhir Fakultas Ushuluddin-Universitas Darussalam Gontor, dikantor FKUB Provinsi DKI Jakarta, Graha Mental Spiritual Lt.4, Jl. Awaludin II, Kebun Melati, Tanah Abang – Jakarta Pusat (6/12/18).

Kunjungan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin ke FKUB Jakarta dalam rangka Studi Pengayaan Lapangan untuk pengembangan wacana keilmuan, penambahan wawasan dan penguatan ukhwah.

Rombongan mahasiswa Fakultas Ushuluddin berjumlah dua puluh orang yang terdiri dari delapan belas orang mahasiswa dan dua orang dosen pembimbing, dan diterima langsung oleh Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta-KH. Ahmad Syafii Mufid dan didampingi oleh Rudy Pratikno, Syarif Tanudjaja, H. Elishman Iljas, Pdt. Liem Wira Wijaya, Pdt. Manuel E Raintung, Romo Antonius Suyadi, H. Ahmad Astamar dan H. Qomarudin.

Dalam kunjungan ke FKUB Provinsi DKI Jakarta, mahasiswa Fakultas Ushuluddin membahas tentang Eksklusifitas, Inklusifitas dan Pluralisme Agama, dan pada kesempatan itu banyak melakukan diskusi dan tanya jawab.(fkub/budi)

FKUB Jakarta Menerima Kunjungan FKUB Provinsi Kalimantan Selatan

FKUB JAKARTA) Jakarta sebagai ibu kota negara adalah barometer nasional. Jika Jakarta aman maka diyakini seluruh Indonesia aman.

FKUB Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan dari FKUB Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat dikantor FKUB DKI Jakarta yang beralamat Graha Mental Spiritual Lt.4, Jl. Awaludin II, Kebun Melati – Tanah Abang, Jakarta Pusat (23/11/2018).

Rombongan FKUB Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah sepuluh orang dipimpinan langsung oleh Ketua FKUB Provinis Kalimantan Selatan  – H. Mirwan.

Mirwan menjelaskan, tujuan kunjungan FKUB Provinsi Kalimatan Selatan ke FKUB Provinsi DKI Jakarta adalah ingin mengetahui tentang bagaimana FKUB DKI Jakarta dalam mengelola kerukunan yang sudah Go Internasional dan bagaimana FKUB DKI Jakarta menjaga kerukunan menjelang Pilpres 2019, karena DKI Jakarta sebagai barometer nasional.

“Bagaimana FKUB Jakarta menjaga kerukunan menjelang Pilleg dan Pilpres tahun 2019, agar kami bisa mencontoh dalam menjaga kerukunan di Kalimantan Selatan”

Rombongan FKUB Kalimantan Selatan diterima wakil ketua FKUB Jakarta Rudy Pratikno didampingi oleh pengurus FKUB Jakarta lainnya yaitu H. Syarif Tanudjaja, Pdt. Liem Wira Wijaya, H. Syamsul Ma’arif, dan H.Qomarudin serta H. Ridwan Rusli dari Kesbangpol DKI jakarta.

Pada kesempatan itu, Rudy Pratikno  menjelaskan kondisi kerukunan di Jakarta sangat baik dan peran FKUB DKI Jakarta dalam menjaga kerukunan di Jakarta sesuai dengan tupoksinya.

“FKUB Jakarta itu sebenarnya sama saja dengan FKUB daerah lainnya tentang kerjanya sesuai dengan tupoksi, tetapi karena kedudukannya di DKI sebagai Ibu Kota negara sehingga memiliki kekhasan tersendiri”

FKUB Jakarta pada saat ini memiliki peran yang sangat strategis, sehingga tidak hanya menjalankan tupoksi yang diatur dalam PBM, tetapi FKUB Jakarta dilibatkan dalam hal pengawasan aliran agama bermasalah dan menjaga kerukunan menjelang tahun tahun politik.

Dalam tahun-tahun politik, biasanya untuk menjaga kerukunan agar Jakarta tetap aman dan damai, FKUB Jakarta bekerjasama dengan majelis-majelis agama, Polda Metro Jaya melakukan kegiatan safari Kamtibmas.

FKUB Jakarta juga dilibatkan Bawaslu untuk mengawasi jalannya Pilkada, Pilpres dan Pileg agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pada waktu yang sama H. Syarif Tanudjaja selaku wakil ketua FKUB Provinsi Jakarta menambahkan, dalam terciptanya kerukunan di DKI Jakarta, kami selalu mengedepankan dialog dengan melibatkan majelis agama.

“Kami keliling ke majelis-majelis agama bergantian menyelenggerakan kegiatan dialog lintas agama dalam rangka merayakan hari hari besar keagamaan”.

“Kami keliling ke majelis-majelis agama menyelenggarakan kegiatan dialog lintas agama dalam rangka merayakan hari besar keagamaan”.

Selain itu, kami menciptakan Sekolah Agama-agama dan Bina Damai atau SABDA untuk mengkader dari kalangan toga dan tomas sebagai kader perdamaian, kami telah mengadakan Enam angkatan.

Kegiatan SABDA ini dilaksanakan selama tiga hari, kami bekerjasama dengan majelis-mejelis agama, PUSAD Paramidina, Kesbangpol DKI Jakarta, dan Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, tandas Syarief Tanudjaja. (fkub/budi)

Kabinda: “FKUB Sangat diperlukan di Jakarta”

Kabinda Provinsi DKI Jakarta – Brigjend TNI Neno Hamriyono

FKUB JAKARTA) Kepala Binda Provinsi DKI Jakarta -Brigjen. TNI- Neno Hamriyono mengatakan: FKUB Provinsi DKI Jakarta ini sudah bagus, program-programnya sudah benar, jadi menurut saya FKUB Provinsi yang di pimpin oleh KH. Syafii Mufid harus di pertahankan, tinggal nanti legal formalnya kita usulkan ke Gubernur DKI Jakarta melalui Kesbangpol DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan masukan dan saran untuk FKUB Provinsi DKI Jakarta pada acara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Kebijakan Terkait Dengan Kerukunan Serta Pemberdayaan Kerukunan Bina Damai dengan tema ““Pentingnya Pendekatan Bina Damai dalam menjaga Persatuan Nasional” bertempat di Hotel Morrissey, Jl. KH. Wahid Hasim No.70 – Jakarta Pusat (16/10/18).

“Pak ridwan tolong sampaikan kepada Kesbangpol menurut Kabinda supaya FKUB Provinsi dilanjutkan saja, dengan catatan kalau pak Kyai tidak keberatan”.

Provinsi DKI Jakarta merupakan kota yang multi kultural, yang  sebagian besar orang-orang yang datang ke Jakarta ini membawa identitasnya masing-masing, disitulah sumber keragaman. Sumber keragaman ini perlu diselaraskan, perlu disatukan, salah satu organisasi yang bisa menselarakan adalah FKUB.

Organisasi seperti FKUB ini yang kita perlukan, khususnya di Jakarta dan Indonesia untuk mempererat lagi kerukunan hidup berbangsa dan beragama diwilayah Provinsi DKI Jakarta.

Penyerahan Cinderamata oleh Ketua FKUB Provinsi KH. Ahmad Syafii Mufid kepada Kabind – Brigjend Neno Hamriyono

Saya setuju sekali apabila FKUB ini terus berkiprah sampai tingkat International, dan menurut saya untuk periode berikutnya pak KH. Ahmad Syafii Mufid untuk memimpin FKUB ini, imbuhnya.

Neno  menambahkan, Saya menilia positif keberadaan FKUB di Jakarta ini, selama menjabat Kabinda selama Dua tahun ini saya menilai positif, dan FKUB paling sering kami undang untuk berdiskusi terkait keamanan Jakarta, pungkasnya.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Kebijakan Terkait Dengan Kerukunan Serta Pemberdayaan Kerukunan Bina Damai dihadiri oleh: Kabinda Provinsi DKI Jakarta, Utusan Kodam Jaya, Utusan Komando Armada Angkatan Laut, Polda Metro Jaya, utusan Kejaksaan Tinggi, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Kesbanpol DKI Jakarta, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Biro Dikmental Provinsi DKI Jakarta, FKUB Wilayah dan Majelis-Majelis Agama(fkub/budi)

FKUB DKI Jakarta Menyelenggarakan Rapat Koordinasi

Sekretaris FKUB Provinsi DKI Jakarta, H. Taufiq Rahman Azhar sedang memberikan sambutan sekaligus pengarahan kepada FKUB Wilayah

FKUB JAKARTA) Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta ingin menjadi organisasi yang mampu mengelola Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi dengan baik dan banar serta mampu membuat pelaporan pajak.
FKUB Provinsi pada hari Senin, 15 Oktober 2018 malaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Dan Evaluasi Kegiatan dengan FKUB Wilayah Kota dan Kabupaten bertempat di Aula Kantor FKUB Provinsi DKI Jakrta yang beralamat: Graha Mental Spirtual Lt.4, Jl. Awaludin II, Kebun Melati – Tanah Abang , Jakarta Pusat.

Kegiatan Rakoor ini merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor: 55 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 23 bahwa (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi, sehingga FKUB Provinsi DKI Jakarta dan wilayah dituntut mampu menggelola Dana Hibah dan dapat membuat pelaporan dengan baik dan benar.
H. Taufiq Rahman Azhar selaku ketua panitia mengatakan, “Diharapakan dengan kegiatan ini FKUB Provinsi dan Wilayah Mampu menyelenggarakan tata kelola Keuangan FKUB yang akuntabel dan transparan serta mampu membuat laporan pajak yang benar”.

Narasumber dari Kantor Pajak Pratama Dua, Tanah Abang- Jakarta Pusat sedang memberikan materi tentang menyusun pelaporan pajak yang benar

Materi Rakoor sessi pertama diisi oleh pemateri dari Kantor Pajak Pratama Dua Tanah Abang tentang menyuusun laporan pajak yang benar, dan sessi kedua diisi oleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Tata kelola keuangan Hibah yang bersumber dari Dana Hibah Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Rapat Koordinasi diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota FKUB Provinsi, Ketua, sekretaris dan Bendahara FKUB Wilayah.(fkub/budi)

1 2 3 19